Analisis Dampak Lingkungan

AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Environmental Impact Assessment), merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrem sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta menempatkan aktivis lingkungan sebagai lawan pelaksana dan perencana pembangunan. Banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan.

AMDAL mulai berlaku di Indonesia tahun 1986 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1086. Karena pelaksanaan PP No. 29 Tahun 1986 mengalami beberapa hambatan yang bersifat birokratis maupun metodologis, maka sejak tanggal 23 Oktober 1993 pemerintah mencabut PP No. 29 Tahun 1986 dan menggantikannya dengan PP No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan AMDAL. Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1997, maka PP No. 51 Tahun 1993 perlu disesuaikan. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999. Melalui PP No. 27 Tahun 1999 ini diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih optimal.

AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain:

1. jumlah manusia yang terkena dampak.
   b.      luas wilayah persebaran dampak.
   c.       intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
   d.      banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak.
   e.       sifat kumulatif dampak.
   f.       berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

DOKUMEN AMDAL

Dokumen AMDAL merupakan sumber informasi bagi masyarakat luas. Dokumen AMDAL terdiri atas lima dokumen penting, yaitu

• Kerangka Acuan (KA) – Sebagai dasar pelaksanaan studi AMDAL.
• Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) – Sebagai dokumen yang memuat studi dampak lingkungan.
• Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) – Merupakan upaya-upaya pengelolaan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, misalnya pengelolaan sampah.
• Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) – Upaya pemantauan untuk melihat kinerja upaya pengelolaan.
•  Executive Summary – Memuat ringkasan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL

HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

1. Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008
2. Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan/menerapkan penapisan 1 langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list). Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006
3. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002
4. Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH NO. 08/2006

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES AMDAL

• Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL
• Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan
• masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

          Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.

STUDI KASUS

Reklamasi Teluk Jakarta Ternyata Tak Mengantongi AMDAL

Media Tata Ruang – Pro dan kontra reklamasi di pantai utara Jakarta sebenarnya telah bergulir jauh sebelum akhir tahun ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan misalnya, telah meminta pemerintah pusat membatalkan megaproyek tersebut.

Melalui siaran persnya, kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya Bakar itu menyatakan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta tidak lolos seleksi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Selain berpotensi memiskinkan nelayan, KLHK menyatakan reklamasi itu akan meningkatkan potensi dan intensitas banjir di Jakarta.

Proyek yang membutuhkan bahan urukan sebanyak 330 juta meter kubik itu juga akan menyebabkan kerusakan pantai dari daerah Losari, Indramayu hingga kawasan Pandeglang, Banten.

Pada tahun 2003, KLHK meminta Presiden Megawati Soekarnoputri membatalkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Ketika masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad berkata, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mewajibkan pengembang mengantongi izin lokasi dan AMDAL.

Dua syarat yang menunjukan rencana reklamasi di pantai utara Jakarta itu tidak akan merusak lingkungan tidak pernah diterbitkan KLHK.

Menteri Lingkungan Hidup era Kabinet Gotong Royong, Nabiek Makarim, ketika itu justru mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Lingkungan Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta.

Sayang, pelarangan secara legal itu berakhir di tangan Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan bernomor 12/PKTUN/2011, tiga hakim agung, yaitu Ahmad Sukardja, Supandi dan Yulius menyatakan keputusan menteri Nabiel tersebut tidak sah.

Induk kekuasaan kehakiman Indonesia itu memenangkan gugatan empat petinggi perusahaan yang berkepentingan dengan reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Mereka adalah Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Ongki Sukasah, Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol Jahja Riabudi, anggota direksi PT Taman Harapan Indah Richard Hartono dan Suhendro Prabowo, serta Direktur PT Bakti Bangun Era Mulia Tjondro Indria Lemonta. (mtr)

 

Sumber Referensi:

http://noviaclarabianca.blogspot.co.id/2013/01/amdal-analisis-dampak-lingkungan.html

http://mediatataruang.com/reklamasi-teluk-jakarta-ternyata-tak-mengantongi-amdal/

 

Peranan Perencanaan Fisik Pembangunan

Perencanaan fisik adalah suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan berbagai kegiatan fisik. Proses perencanaan fisik pembangunan harus melaksanakan amanat UUD 1945 Amandemen tentang pemilihan umum langsung oleh rakyat. Perencanaan pembangunan nasional masih dibutuhkan mengingat amanat Pembukaan UUD 1945 dan kondisi faktual geografis, sosial, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia yang beranekaragam, dan kompleks.

4 DISTRIBUSI TATA RUANG LINGKUP 

1. LINGKUP NASIONAL

Kewenangan semua instasi tingkat pemerintahan pusat berada dalam lingkup kepentingan secara sektoral. Perencanaan fisik pada tingkat nasional tidak memepertimbangkan distribusi kegiatan tata ruang secara spesifikasi dan mendetail. Departemen-departemen yang berkaitan adalah yang langsung dengan perencanaan fisik khususnya terkait dengan pengembangan wilayah, antara lain

–       Dep. Pekerjaan Umum

–       Dep. Perhubungan

–       Dep. Perindustrian

–       Dep. Pertanian

–       Dep. Pertambangan

2. LINGKUP REGIONAL

Instasi yang berwenang dalam perencanaan pembangunan pada tingkat regional di Indonesia adalah pemda tingkat 1 di samping adanya dinas-dinas daerah maupun vertikal, walaupun pertingkat kota dan kabupaten konsistensi sejalan dengan ketentuan rencana pembangunan yang telah di gariskan di atas (tingkat nasional dan regional) daerah tingkat II itu sendiri masih mempunyai ketentuan dalam mengurus perencanaan wilayah sendiri , antara lain

–       Dinas PU (Pekerjaan Umum)

–       DLLAJR

–       Kantor wilayah yang mengkoordinasi adalah BAPPEDA tingkat 1 di setiap provinsi.

3. LINGKUP LOKAL

Tingkat kodya atau kabupaten biasanya seperti di bebankan kepada dinas-dinas berdasarkan Kepres NO.27 Tahun 1980 untuk BAPPEDA tingkat II,  misalnya :

–       Dinas PU

–       Dinas Tata Kota

–       Dinas Kebersihan

–       Dinas Pengawasan Pembangunan Kota

–       Dinas Kesehatan

–       Dinas PDAM

4. LINGKUP SEKTOR SWASTA

Lingkup swasta dulu hanya sebatas pada skala perencanaan pembangunan perumahan, jaringan utilitas, dan pusat perbelanjaan. Akan tetapi sekarang semakin positif yang menjadi indikator untuk memicu diri bagi instansi pemerintahan maupun BUMN, sehingga persaingan yang muncul menjadi tolak ukur bagi tiap-tiap kompetitor swasta dan pemerintah dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan atau produk.

STUDI KASUS

Awal Tahun 2017, Bangunan di Kota Bandung Harus Punya Sertifikat Hijau

Media Tata Ruang– Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung No. 1023/2016 tentang Bangunan Gedung Hijau untuk mengurangi konsumsi energi, emisi CO2, dan konsumsi air dari gedung bangunan. Mulai Januari 2017, bangunan dan gedung di Kota Bandung harus memiliki sertifikat bangunan hijau dari tim ahli.

“Saya sudah mengeluarkan perwal untuk memastikan bahwa bangunan yang dibangun di Bandung ini tidak mengancam lingkungan, justru memberi kontribusi kebaikan lingkungan,” ujar Ridwan Kamil.Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung usai menjadi narasumber dalam acara Diskusi Kebijakan Publik di Graha Kompas, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu 28 Desember 2016.

Ridwan menjelaskan, bangunan hijau yang dalam proses IMB harus menunjukkan sertifikat dari tim ahli yang telah disediakan. Nantinya tim ahli tersebut bertugas untuk memastikan urusan air, mulai dari penggunaan, dan pemanfaatan air.

“Kota inilah yang terus kita lakukan dalam perwal itu mudah-mudahan kalau sepuluh tahun dilakukan bisa menghilangkan emisi C02 sebanyak 260.000 ton, setara dengan 90.000 pohon mahoni,” katanya.

Ada tiga jenis bangunan yang disebutkan dalam perwal tersebut, yaitu bangunan di atas 5.000 meter, bangunan kurang dari 5.000 meter dan bangunan rumah. Menurut dia, bangunan yang mampu memenuhi syarat wajib akan diberikan sertifikat bintang 1, sementara jika dapat memenuhi syarat tambahan akan diberikan bintang 2 dan 3.

Ridwan akan menerapakan peraturan ini secara ketat, untuk itu sosialisasi dilakukan selama dua bulan ke depan. Nantinya para pendaftar akan diuji oleh lembaga independen yang dibentuk oleh Distarcip. Ridwan pun berharap peraturan ini dapat juga di lakukan di seluruh Kota dan Kabupaten se Indonesia.

“Dalam dua bulan ini, akan kita lakukan sosialisasi sepeti di sekolah-sekolah, forum profesional, depelover, CEO sehingga mereka paham. Harapannya, kalau Bandung bisa, Kabupaten dan kota lain pun bisa, untuk itu saya mengajak Kementerian PUPR untuk mensponsori IFC untuk menyosialisasikan atau mewajibkan peraturan bangunan hijau ke 500 kabupaten dan kota,” katanya.

Sumber Referensi:

http://mediatataruang.com/awal-tahun-2017-bangunan-kota-bandung-harus-punya-sertifikat-hijau/

http://noviaclarabianca.blogspot.co.id/2013/01/peranan-perencanaan-fisik-pembangunan.html

Merespon Lingkungan Sekitar

Banyak permasalahan yang di hadapi kota DKI Jakarta yang salah satunya yaitu tata ruang, banyak orang yang membangun bangunan tidak resmi di sembarang tempat, maka dari itu tata ruang kota Jakarta semakin tidak karuan. Banyaknya tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan salah satunya masyarakat membangun bangunan di tempat yang seharusnya tidak dibangun bangunan. Tempat yang mestinya menjadi lahan hijau atau tempat penyerapan air, ini menjadi sebaliknya bahkan menjadi bangunan permanen sehingga tempat penyerapan air tidak banyak terlihat lagi, salah satunya menjadi penyebab banjir yang tak kunjung ada solusinya. Pemerintah kota Jakarta dan seluruh masyarakat Ibukota perlu sadar diri akan pentingnya tatanan kota Jakarta yang semakin hari semakin padat dan kumuh, bukan hanya pemerintah yang terjun langsung untuk membenahi tata ruang kota Jakarta, akan tetapi masyarakat yang berperan penting untuk mewujudkan ruang tata kota Jakarta yang indah, nyaman dan sejahterah.

Banyaknya permasalahan di Ibukota menjadi PR yang wajib dibenahi oleh para pemerintah, salah satunya yaitu tata ruang kota Jakarta. Pertannyaannya yaitu :

-Apa saja yang disebabkan oleh semrawutnya ruang tata kota Jakarta?

-Bagaimana bentuk pertumbuhan penduduk dari tahun ketahun yang menyebabkan ruang kota Jakarta menjadi semrawut?

-Apa upaya pemerintah untuk membenahi semrawutnya kota Jakarta?

Tata ruang kota Jakarta semakin hari semakin padat, terlebiih pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, banyaknya pertumbuhan penduduk maka bertambah padatnya kota Jakarta, hal inilah yang menjadi problem pemerintah dan masyarakat kota Jakarta. Tata ruang kota Jakarta yang semakin padat dapat menimbulkan hal yang negative, salah satunya yaitu:

Banjir

Ibukota Terendam Air (Banjir) Semakin padat bangunan yang dibangun diatas tempat penyerapan air, maka tempat resapan air akan semakin berkurang. Maka dari itu Jakarta sering terendam banjir, apalagi dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi hampir setiap ahir tahun dari tahun-ke-tahun.

Kebakaran

Kebakaran dapat terjadi karena beberapa faktor, faktor terbesarnya yaitu tatanan ruang kota Jakarta yang sangat padat dan berdempet-dempetan. Bangunan yang seharusnya dibangun menggunakan tembok atau beton, ini masih banyak yang menggunakan kayu sebagai pondasi rumah. Bangunan yang dibangun sangat berdempetan menyebabkan kebakaran mudah merembet dari rumah satu kerumah yang lainnya.

Sampah Menumpuk

Menumpuknya Sampah Tidak heran kalau sampah Ibukota menjadi menggunung, hal tersebut disebabkan karena padatnya pertambahan penduduk dan belum lagi imigran dari desa yang pindah ke kota. Tempat untuk membuang sampah akhir atau yang biasa kita sebut Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi minimal, dikarenakan banyaknya bangunan yang dibangun ditempat yang tidak seharusnya.

Macet

Kemacetan Sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita bahwa kota Jakarta adalah kota termacet ke-3 di dunia. Hal tersebut dapat terjadi karena tatanan bangunan di Ibukota tidak tertata dengan rapih. Masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi, transportasi ugal-ugalan yang sering dijumpai menyebabkan kemacetan dapat terjadi di berbagai titik.

Hal diatas telah menjelaskan bahwa kota Jakarta harus benar-benar dirombak, akan tetapi sangat sulit untuk dilakukan karena sudah terlanjur menjadi ladang penduduk yang semrawut. Pertumbuhan penduduk yang semakin tunggi menyebabkan ruang tata kota Jakarta semakin tidak-karuan. Pertumbuhan dari tahun-ke-tahun menjadi tidak stabil, pertumbuhan penduduk dari tahun 1990-2000 mencapai 1,17 Milyar penduduk, tahun 2000-2010 mencapai 2,16 Milyar penduduk, hingga sekarang mengalami penuruna n sekitar 2,09 Milyar penduduk Ibukota Jakarta. Hal tersebut bila mengalami peningkatan yang cukup tinggi maka tata ruang kota Jakarta sudah tidak bisa terselesaikan lagi.

Pemerintah kota Jakarta perlu berfikir keras demi menyelesaikan masalah tata ruang kota Jakarta, Upaya yang dilakukan pemerintah belum semuanya semaksimal dengan seharusnya.

Pemerintah member bantuan teknis penataan ruang sebagai salah satu program andalan dan sebagai wujud nyata dari penyelenggaraan salah satu tugas pokok dan fungsi Ditjen Penataan Ruang yang telah memperlihatkan bentuknya yang lebih nyata dengan telah mulai diturunkannya beberapa staf andalan Ditjen Penataan Ruang ke daerah-daerah dalam menjawab kebutuhan daerah mengenai perlu adanya program pendampingan dan advisory oleh aparat Pusat ke daerah dalam upaya mereka mereview, merevisi, atau bahkan menyusun baru produk-produk rencana tata ruangnya. Yang dilakukan antara lain :

• Kerjasama pendanaan dilakukan bila Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan namun telah memiliki sumber daya manusia yang cukup di bidang penataan ruang sehingga bantuan teknis yang dibutuhkan dari Pemerintah Pusat hanyalah bantuan bagi kerja sama pendanaan.
• Penyusunan oleh pemerintah pusat adalah penyiapan dana dan tenaga ahli oleh Pemerintah Pusat dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan keterlibatan intensif dari Pemerintah Daerah, serta pelibatan aktif dari berbagai stakeholders terkait lainnya.

Sumber Referensi:

http://www.kompasiana.com/bagaskarar/tata-ruang-kota-jakarta_55d990115b7b61c01db5f762

Menejemen Organisasi Bank Pemerintah dan Swasta

Apa perbedaan bank umum milik pemerintah dan bank umum milik swasta ?

Bank umum ini ialah merupakan jenis bank yang kegiatan usahanya yaitu dengan cara melaksanakan suatu kegiatan usaha dengan konvensional. Konvensional disini maksudnya yaitu secara umum atau dengan didasarkan kepada prinsip dan sistem dari bank syariah. Kegiatan utama dari bank syariah ini yaitu melakukan pemberian suatu jasa dalam jalannya lalu-lintas pada sistem pembayaran. Pembagian bank umum ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bank umum milik dari pemerintah dan bank umum yang merupakan milik swasta

Yang menjadi perbedaan bank umum milik pemerintah dan bank umum milik swasta antara lain adalah sebagai berikut :

Bank umum milik pemerintah
Suatu jenis bank yang keseluruhan atau semua modalnya itu adalah milik dari pemerintah. Jadi sebagian besar modal ini adalah dimiliki oleh pemerintah. Contohnya antara lain adalah : BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Bank umum milik swasta
Suatu jenis bank yang keseluruhan atau semua modalnya itu adalah milik dari pihak-pihak swasta atau para pengusaha dari bank tersebut. Bank swasta ini berdasarkan yyang mempunyai atau kepemilikannya dibagi menjadi 2 yaitu bank swasta nasional dan bank swasta asing. Contoh bank umum milik swasta nasional antara lain adalah : BCA, Niaga. Sedangkan bank umum milik swasta asing adalah : ABN AMRO Bank, HSBC dan city bankSejarah Bank Rakyat Indonesia

MANAGEMENT ORGANISASI BANK PEMERINTAH

BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp- en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pemerintah selaku pemilik saham tunggal BRI melepas sampai 30 persen sahamnya di BRI kepada publik melalui pasar modal. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (dalam negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

VISI DAN MISI

Visi BRI adalah menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Dalam mewujudkan visinya, BRI telah menetapkan tiga misi, yaitu:

Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat;
Memberikan pelayanan prima kepada semua nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan Good Corporate Governance;
Memberikan keuntungan dan manfaat optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. NOKEP: S-16/DIR/SSS/SDM/04/99 Tanggal 26 April 1999.
Berikut ini adalah prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang diterapkan oleh BRI:

• Transparansi (Transparency)
  Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan
• Akuntabilitas (Accountabiity)
  Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
• Pertanggungjawaban (Responsibility)
  Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
• Kemandirian (Independence)
  Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
• Kewajaran (Fairness)
  Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. NOKEP: S.44-DIR/9/1983 Tanggal 1 Oktober 1983.

Hubungan Antar Personal

Assalamualaikum.
Tulisan ini akan membahas tugas softskill tentang hukum pranata pembangunan dengan topik hubungan antar personal.
Sebelum itu mari kita iraikan dulu pengertian dari Hukum Pranata Pembangunan itu sendiri.

PENGERTIAN HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN

Hukum: Peraturan atau adat yang dianggap mengikat oleh UU, peraturan, atau kaidah tertentu.

Pranata: Sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat & norma yang mengatur tingkah laku untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia dalam masyarakat.

Pembangunan: Perubahan individu atau kelompok dalam kerangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup.

Jadi, Hukum Pranata Pembangunan adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu system tingkah laku social yang bersifat resmi yang dimiliki oleh kelompok atau individu dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan hidup bersama

Adapun fungsi pranata pembangunan ialah sebagai suatu sistem disebut juga sebagai sekumpulan actor/stakeholder dalam kegiatan membangun (pemilik, perencana, pengawas, pelaksana) yang merupakan satu kesatuan, memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dan memiliki batas-batas yang jelas untuk mencapai satu tujuan.

Unsur-Unsur Hukum Pranata Pembangunan

KUMPULAN PERATURAN PEMBANGUNAN

UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
PP No. 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU N0. 28 Tahun 2002
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan & Pemukiman
UU No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun
UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

HUBUNGAN YANG MELIBATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Menurut pasal 1313 KUHP, “Perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengaitkan diri untuk melaksanakan suatu perkara.” Hukum perjanjuan ini disebut hukum perjanjian (Law of contract).

HUBUNGAN ANTAR PERSONAL

Hubungan hukum yang terjadi antar orang yang satu dengan orang lain karena

• Perbuatan (jual beli barang)
• Peristiwa (lahirnya seorang bayi)
• Keadaan letak pekarangan yang berdekatan atau letak rumah yang bergandengan/bersusun)

Oleh karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan masyarakat maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat diakui dan diberi akibat hukum.

CONTOH KONTRAK KERJA

KESIMPULAN HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN

Dengan adanya hukum dan pranata pembangunan dalam bidang konstruksi dimana terdapat perjanjian kedua belah pihak yang disepakati atau yang disebut kontrak kerja. Surat kontak kerja sangat diperlukan untuk menjaga hukum tetap berpihak kepada kejujuran dalam menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak yang ada didalamnya agar tetap konsisten dengan perjanjian yang telah disepkati. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak merugikan kedua belah pihak dan terdapat sanksi yang tegas bagi pelanggar kontrak kerja. Pelaksanaan juga jadi lebih jelas dalam pemcapaiaan target dan sistem yang digunakan teratur dengan adanya hukum pranata dalam pembangunan.

SUMBER

• https://diniindahsaraswati.wordpress.com/2015/09/30/hukum-dan-pranata-pembangunan/
• https://erdiindies.wordpress.com/2015/10/18/contoh-kontrak-kerja-dalam-proyek-pembangunan/

Fenomena Pemukiman Kumuh di Bantaran Sungai

Kawasan bantaran sungai adalah hal yang seringkali luput dari perhatian pemerintah. Sungai hanya menjadi halaman belakang kota, terabaikan, dan jarang tersentuh. Akibatnya pemukiman kumuh tumbuh berkembang secara liar di pinggir sungai. Penduduknya merupakan kaum pendatang ataupun penududuk asli kota yang tak mampu membeli rumah secara layak. Pemukiman ini sangat tidak tertata, sanitasinya buruk, dan akses yang ala kadarnya.Keberadaan lingkungan kawasan permukiman kumuh pun membawa permasalahan baru, seperti perkembangan fisik kota yang tidak baik, memberikan efek visual yang jelek, tingkat kesehatan masyarakat yang semakin rendah sebagai akibat dari kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan memberikan dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang buruk.

Permasalahan kawasan permukiman kumuh yang terjadi di setiap wilayah perlu segera dilakukan penanganan sehingga tercapai suatu lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni serta berkualitas. Pentingnya penanganan permasalahan permukiman kumuh ini, sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam UU No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk (1) Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia; (2) Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur.

Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Jumlah Kawasan Kumuh Penyebab adanya kawasan kumuh atau peningkatan jumlah kawasan kumuh yang ada di kota menurut Suparlan (1997) adalah:

1. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan krisis ekonomi.
2. Faktor bencana.

Faktor ekonomi atau kemiskinan mendorong bagi pendatang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota-kota. Dengan keterbatasan pengetahuan, ketrampilan, dan modal, maupun adanya persaingan yang sangat ketat di antara sesama pendatang maka pendatang-pendatang tersebut hanya dapat tinggal dan membangun rumah dengan kondisi yang sangat minim di kota-kota. Di sisi lain pertambahan jumlah pendatang yang sangat banyak mengakibatkan pemerintah tidak mampu menyediakan hunian yang layak. Faktor bencana dapat pula menjadi salah satu pendorong perluasan kawasan kumuh. Adanya bencana, baik bencana alam seperti misalnya banjir, gempa, gunung meletus, longsor maupun bencana akibat perang atau pertikaian antar suku juga menjadi penyebab jumlah rumah kumuh meningkat dengan cepat.

Dampak yang sering ditimbulkan oleh Pemukiman kumuh di bantaran sungai adalah banjir. Pemukiman kumuh menyebabkan hilangnya daerah penyerapan air, menyempitnya sungai, dan polusi di sungai.  Karena memang secara teori bantaran sungai seharusnya menjadi daerah luapan saat hujan tinggi, wajar saja permukiman-permukiman liar itu terendam banjir saat musim penghujan tiba. Penduduk Jakarta dan kota-kota utama di berbagai provinsi di Indonesia memang sudah tidak asing lagi dengan daerahdaerah kumuh. Bisa dikatakan permukiman kumuh itu muncul karena memang minmnya pilihan.

Untuk mengatasi banjir tersebut pemerintah melakukan penggusuran pada kawasan kumuh tersebut seperti pada kasus berikut ini:

Ratusan Bangunan di Bantaran Kali Apuran Dibongkar Paksa  

SELASA, 23 FEBRUARI 2016 | 10:28 WIB

TEMPO.CO,�Jakarta�-�Pasukan gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, dan Kepolisian Sektor Cengkareng membongkar ratusan bangunan semi-permanen di bantaran Kali Apuran, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, penertiban dilakukan karena warga membangun rumah secara ilegal di bantaran sungai. Padahal pemerintah daerah sedang melaksanakan program normalisasi sungai.

“Tahun 2014 sudah ditertibkan, warga telah direlokasi, tapi datang lagi. Kami tertibkan kembali,” kata Anas saat ditemui di lokasi, Kapuk, Selasa, 23 Februari 2016.

Sejak pagi, dua unit alat berat tampak sibuk merobohkan sekitar 125 bangunan di sepanjang bantaran sungai. “Kira-kira 4 kilometer. Nanti ini akan digunakan untuk jalan inspeksi tembus dari Kapuk ke Cengkareng Grand,” ia menjelaskan.

Warga sempat melawan dengan melemparkan batu ke arah petugas. Namun petugas membalas dengan menembakkan gas air mata.

Beberapa ibu rumah tangga tampak berusaha menahan pergerakan alat berat dengan berdiam diri di dalam rumah dan memeluk tiang-tiang bambu penyokong atap asbes rumah mereka. Sedangkan kaum pria terlihat membongkar rumahnya sendiri dan mengeluarkan barang-barangnya dibantu puluhan petugas pamong praja.

“Itu ada perusahaan di pinggir kali, gusur juga, dong. Kenapa cuma yang rakyat kecil saja?” ujar Fitri, seorang warga yang rumahnya dirobohkan.

Anas menjelaskan, pabrik-pabrik yang berada di sisi sungai tidak berdiri di atas tanah milik pemerintah. Berbeda dengan ratusan rumah yang berdiri tanpa izin. “Pabrik berjarak 8 meter dari bantaran,” tuturnya.

Sangat lah miris melihat  fenomena tersebut. Merelokasikan warga tidaklah memberikan solusi untuk warga miskin. Karena jika mereka dipindahkan, belum tentu kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sehingga mereka tetap memilih kembali ke bantaran sungai walaupun dahulu telah direlokasikan.

Menurut saya, solusi untuk masalah ini adalah membuat Rumah Susun yang layak bagi warga miskin . Rumah susun memberikan banyak dampak positif. Pertama rumah susun tidak memerlukan tanah yang  begitu lebar karena rumah susun pada umumnya pembangunannya ke atas atau vertikal. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia no 20 tahun 2011 pasal 3 yang berbunyi “menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, social, dan budaya” dari sini, kesimpulannya adalah rumah susun yaitu fasilitas atau kemudahan yang memang bertujuan positif bagi masyarakat karena harganya yang terjangkau dan telah mencerminkan lingkungan yang layak huni.

Solusi lainnya adalah merevitalisasi kawasan sungai menjadi taman dan objek wisata air sehingga tak ada kesempatan bagi warga membangun pemukiman ilegal. Revitalisasi tersebut selain menambah uang negara, wajah kotapun akan semakin baik. Karena jika kita menengok sejarah, sungai adalah citra dari suatu peradaban.

Wassalamualaikum warahmatullah.

Sumber referensi:

• http://pemudatataruang.org/index.php/publikasi/artikel/101-melihat-lebih-jauh-permukiman-kumuh-di-kota-yogyakarta
• http://nasional.sindonews.com/read/828821/16/banjir-kebutuhan-permukiman-1390345904/10
• http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/1066-3361-1-PB.pdf
• http://www.kompasiana.com/audhinogp/serba-serbi-permukiman-kumuh-di-indonesia_566fc8d55593733a0737fd5d

Tokoh yang Memiliki Kewarganegaraan Baik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi/ siang/ sore/ malam.

Pada posting kali ini saya akan membahas tentang seorang tokoh yang memiliki kewarganegaraan yang baik. Hal tersebut ditujukan untuk memenuhi tugas softskill yang sedang saya jalani di semester 4 dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Ayo kita mulai.

Warga negara yang baik itu seperti apa sih?

Berikut ini beberapa informasi yang saya temukan….

“Gambaran warga negara yang baik bisa dilihat dari warga negaranya yang berhasil dalam menjalankan perannya masing-masing dalam setiap bidang yang ditekuni. Warga negara harus selalu tanggap dalam mengatasi masalah kehidupan bermasyarakat, harus selalu respon terhadap kuputusan-keputusan pemerintah dan selalu peduli terhadap negaranya sendiri dengan memakai prinsip demokrasi.  Beberapa karakteristik yang harus ditampilkan dari warga negara yang berkarakter dan berjiwa demokratis, yaitu; Memiliki sikap rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, membuka diskusi dan dialog, bersikap terbuka, bersikap rasional, adil, dan selalu bersikap jujur.” (Ahmad Ridha)

“Warga negara yang baik memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap negara, bangsa, masyarakat, lingkungan dan hukum.

Warga negara yang baik adalah warga Negara yang cinta terhadap negaranya sendiri.

Kesadaran warga negara adalah perasaan kasih sayang atau cinta yang positif dan penuh dengan arti dari seseorang yang berkembang terhadap negaranya.” (Rizki Fachurohman)

Dan saya memutuskan untuk memilih Ridwan Kamil sebagai sebagai tokoh politik yang berkewarganegaraan baik tersebut. Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil adalah lulusan Arsitektur (ITB) dan Urban Design (University of California, Berkeley) yang sekarang menjabat sebagai Walikota Bandung periode 2013 – 2018.

Untuk mengenal lebih dekat sosok Ridwan Kamil, mari kita simak biografinya.

Ridwan Kamil terkenal berkat kepemimpinannnya di Kota Bandung yang membuat banyak perubahan bagi kota tercinta dan warganya. Beliau merupakan putra dari Adje Misbach (Alm) dan Tjutju Sukaesih yang lahir pada tahun 1971 tepatnya tanggal 4 Oktober di Bandung.

Sejak kecil Ridwan Kamil memiliki semangat kewirausahaan. Ia bersekolah di SDN Banjarsari III Bandung tahun 197 hingga 1984, Ketika sekolah dasar ia telah menjual es mambo buatannya sendiri. Selama bersekolah, ridwan Kamil dikenal sebagai sosok yang aktif dan cerdas. Selain aktif di OSIS, Paskibra dan klub sepak bola, Emil selalu masuk dalam rangking lima besar di kelasnya.

Setelah tamat sekolah dasar ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Bandung kemudian di SMA Negeri 3 Bandung pada tahun 1987 hingga 1990. Setelah tamat SMA, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Arsitektur dari tahun 1990 hingga 1995. Ridwan kamil juga aktif dalam kelompok-kelompok mahasiswa dan unit kegiatan seni. Semangat kewirausahaannya di kampus lagi, untuk mencari dana tambahan untuk kuliah, ia membuat ilustrasi cat air atau maket untuk dosen.

Lulus dari ITB, ia memilih untuk bekerja di Amerika Serikat. Tapi hanya bertahan empat bulan bekerja ia berhenti karena dampak krisis moneter Indonesia yang membuat klien tidak membayar pekerjaannya. Ia tidak langsung pulang ke Indonesia, dia bertahan di Amerika sebelum akhirnya mendapat Beasiswa di University of California, Berkeley. Selagi mengambil S2 di Univesitas tersebut Ridwan Kamil bekerja paruh waktu di Departemen Perancanaan Kota Berkeley. Untuk bertahan hidup di Amerika, ia makan sekali sehari dengan menu murah seharga 99 sen. Perjuangan Ridwan Kamil untuk bertahan hidup di Amerika terus diuji ketika istrinya, Atalia Praratya akan melahirkan anak pertama mereka. Ayah yang kini memiliki dua orang anak ini tidak memiliki uang untuk biaya persalinan istrinya, sehingga akhirnya dia harus mengaku miskin pada pemerintah kota setempat untuk mendapatkan Pengobatan gratis. Akhirnya, ia menemani istrinya melahirkan di sebuah rumah sakit khusus untuk orang miskin, tepatnya di bangsal rumah sakit. Baginya pengalaman jatuh bangun hidupnya membentuk nilai-nilai tersendiri akan kerasnya perjuangan hidup.

Pada tahun 2002 Ridwan Kamil pulang ke tanah kelahirannya Indonesia dan dua tahun kemudian mendirikan Urbane, firma yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur dan desain. Kini Ridwan Kamil aktif menjabat sebagai Prinsipal PT. Urbane Indonesia, Dosen Jurusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung, serta Senior Urban Design Consultant SOM, EDAW (Hong Kong & San Francisco), dan SAA (Singapura).

Diusianya yang terbilang muda, beliau sudah menjadi pemimpin Kota Bandung. Sebelum menjabat sebagai Wali Kota, beliau juga mendapatkan banyak penghargaan. Inilah sederet prestasi yang diraihnya :

• 2012 : Pikiran Rakyat Award 2012 untuk Tokoh Muda Kreatif
• 2012 : Winner International Young Design Entrepreneur of the Year from British Council Indonesia
• 2012 : Google Chrome l Web Heroes for Indonesia Berkebun
• 2012 : Indonesia Green Awards “Penghargaan Penginspirasi Bumi”, Penggagas Indonesia Berkebun
• 2012 : Indonesia Green Awards “Penghargaan Penginspirasi Bumi”, Green Building Rasuna Epicentrum
• 2011 : Green Leadership Award for Al-Irsyad Mosque from BCI Asia
• 2011 : Top 5, Best Building of The Year 2010 from ArchDaily for Al-Irsyad Mosque
• 2010 : BCI Asia Top Ten Architecture Business Award
• 2010 : Winner third prize : Design Competition Suramadu Mosque
• 2010 : The 6th Winner of The Best Design Architecture Consultant, Citradata Award
• 2009 : Architect of the Year from Elle Décor Magazine.
• 2009 : BCI Asia Top Ten Architecture Business Award
• 2009 : Winner first prize : Design Competition University of Indonesia Cultural Center
• 2008 : Winner first prize : Design competition for Tangerang Gateway, 2008
• 2008 : BCI Asia Top Ten Architecture Business Award 2007
• 2008 : Winner first prize : International Design competition for Aceh Tsunami Museum
• 2008 : Winner first prize : Design competition Bintaro CBD Master Plan, Jakarta
• 2008 : Winner first prize : Design competition Jakarta Stock Exchange, Jakarta
• 2007 : Winner first prize : International Design competition for Aceh Tsunami Museum
• 2007 : Winner first prize : Design competition Bintaro CBD Master Plan, Jakarta
• 2007 : Winner first prize : Design competition Jakarta Stock Exchange, Jakarta
• 2006 : Winner International Young Design Entrepreneur of the Year from British Council Indonesia
• 2006 : Winner Best Commercial/Superblock Project for Rasuna Epicentrum by Property&Bank Magazine
• 2006 : Winner Mowilex Design Awards (Al-Azhar International School)
• 2006 : Winner first prize : Design competition Kemayoran Urban Gateway
• 2006 : Winner second prize : National design competition – Penabur International School, Jakarta
• 2005 : Winner first prize : International Design competition Waterfront Retail Masterplan, Suzhou, RRC
• 2005 : Winner first prize : International Design competition Kunming Tech Park, Kunming, RRC
• 2005 : Winner first prize : Design competition – IT-Center Pupuk Kaltim, Balikpapan
• 2005 : Winner first prize : National design competition – University of Tarumanagara
• 2005 : Winner second prize : National design competition – Agung Sedayu Club House, Jakarta
• 2005 : Winner third prize : National design competition Jatinegara District Revitalization, Jakarta
• 2004 : Winner first prize : International Design competition – Islamic Center, Beijing, RRC,
• 2004 : Winner second prize : Design competition Senen District Revitalization
• 2004 : Urban Architecture di Universitas Tarumanegara, Rasuna Epicentrum, dan Area Expo Surabaya.
• 2004 : JSX Tower.
• 2004 : Gan and Oil Tower, Jakarta.
• 2004 : Sahid Twin Tower, Jakarta.
• 2004 : Beijing Finance Street superblock.
• 2004 : Masjid Al Irsyad Kota Baru parahyangan, Jawa barat.
• 2004 : Urban Design di Jedah Town, dan Al Noor Ecopolis di Syria.

Dan ini beberapa karya yang dibuat beliau untuk Indonesia

The Magix Box, Fakultas Seni Budaya Universitas Indonesia (2009)

Museum Tsunami Aceh-Rumoh Aceh, NAD (2010)

Mesjid Agung Sumatra Barat, Mahligai Minang (2006)

Hotel Tijili Seminyak, Bali (2011)

Gramedia Expo Surabaya (2006)

Menarik sekali ya…

Kemudian, apa saja sih yang telah dilalukan oleh Kang Emil untuk Bandung?

• Membentuk Bandung Creative City Forum sebagai wadah lintas komunitas kreatif yang bertujuan menjadikan Bandung sebagai kota kreatif kelas dunia
• Menggelar Helarfest sebagai ajang parade keragaman komunitas budaya kota Bandung
• Menghadirkan ornamen huruf DAGO di Taman Cikapayang selain sebagai penanda dan pemacu kreatifitas generasi muda kota Bandung dimaksudkan juga sebagai penarik kunjungan masyarakat terhadap taman
• Menggagas Indonesia Berkebun yang dimulai dari kota Bandung dengan memanfaatkan lahan tidur untuk ditanami tanaman pangan sehingga membudayakan rekreasi berkebun dan juga menjadi tambahan ruang terbuka hijau bagi kota Bandung
• Menggagas Save Babakan Siliwangi sebagai hutan kota dunia yg dilindungi
• Berhasil mengatasi banjir di Kampung Babakan Asih, Kopo Bandung dengan jalan memotivasi warga untuk membangun sumur resapan di rumah-rumah.
• Menciptakan Taman Bermain di kampung-kampung kumuh dan gelap sehingga memperbaiki keadaan kehidupan kampung menjadi lebih ceria dan berwarna
• Menciptakan Enerbike, sepeda penghasil energi listrik yg disebarkannya di kampung2 yang susah listrik.
• Menggagas Bike Sharing, konsep penyewaan sepeda pertama dan satu-satunya di dunia yang dikelola oleh komunitas.
• Menggagas Bandung Citizen Journal, (penerapan journalisme warga di Bandung).
• Menggagas DIKADOKU (Adik Kakak Donasi Buku) yang bertujuan mewujudkan membangun sebuah perpustakaan di kawasan Asia-Afrika Bandung

Untuk lebih jelasnya, kita dapat membaca dan mendownloadnya pada link diwah ini:

http://issuu.com/rkbdg/docs/profile_ridwan_kamil/1

Disitu sangat lengkap dijabarkan kontribusi seorang Ridwan Kamil sebagai warga negara dan pemimpin yang baik untuk Indonesia, khususnya Kota Bandung.

Sekarang, apa alasan saya memilih Kang Emil sebagai Tokoh Politik yang mempunyai kewarganegaraan yang baik?

Petama, beliau mampu bertanggung jawab terhadap jabatannya sebagai Wali Kota dengan segala programnya. Terbukti bahwa Kota Bandung mewakili Indonesia sebagai finalis 6 besar dunia untuk Inovasi Smart City dari World Smart City Organisation di Barcelona.

Penyelenggara World Smart City OrganiZation menganggap Kota Bandung banyak memberikan ruang terhadap warganya untuk bisa mengawsi pembangunan kota dengan cara inovasi. “Kota Bandung diapresiasi karena banyak memberikan ruang warga untuk berinterkasi aktif dalam mengawasi pembangunan kota dengan inovasi “connected citizens: encouraging participatory governance”,”ungkapnya.

Beliau  juga tidak haus akan jabatan. Ketika ia dipilih untuk menjadi calon gubernur DKI beliau menolak dengan alasan belum menyelesaikan amanah untuk memimpin Bandung hingga tahun 2018.

Kedua, Kang Emil akrab dengan masyarakat dalam dunia riil maupun dunia maya. Ia menggunakan sepeda setiap pergi ke kantornya. Menurutnya dengan bersepeda ia dapat berinteraksi dengan warganya serta melihat masalah-masalah kota yang harus diperbaiki. Sebagai seorang arsitek, ia pun dapat memperoleh inspirasi dengan bersepeda melihat suasana kota.

Mayor of Bandung city Ridwan Kamil (R) rides his bicycle in Bandung on western Java island on April 23, 2015, as he inspects preparations for a planned walk by participating heads of states scheduled for April 24 for the 60th Asian-African Conference. Asian and African leaders have gathered in Indonesia this week to mark 60 years since a landmark conference that helped forge a common identity among emerging states, but analysts say big-power rivalries will overshadow proclamations of solidarity. AFP PHOTO / Bay ISMOYO

Beliau juga aktif di berbagai media sosial (Facebook, Twitter, Instagram) sebagai alat komunikasi dan publikasi program kerjanya. Dalam postingannya juga disertai dengan candaan yang ngejleb dan terkadang membuat gelak tawa.

Ketiga, Kang Emil sangat mencintai keluarganya. Ibu dan istrinya adalah sosok inspiratif yang berpengaruh dibalik cerita kesuksesannya.

“Yang pasti nomor satu, ibu saya yah (Tjutju Sukaesih). Ibu adalah mentor, guru abadi saya. Selesainya kalau beliau sudah berpulang. Jadi selama masih hidup berarti selama itu pula beliau adalah guru dan inspirasi saya, kedua adalah istri karena istri itu penyeimbang. Tanpa istri hidup ini kayak layang-layang.” Ujar Kang Emil.

Itulah alasan saya….

Oke cukup sekian postingan saya kali ini. Maafkan apabila ada salah kata.

Wassalam.

Sumber referensi:

• http://rizkifachurohman.blogspot.co.id/2014/04/warga-negara-yang-baik.html
• http://ahmadridha95.blogspot.co.id/2015/03/tokoh-kewarganegaraan-yang-baik-menteri.html
• http://www.biografiku.com/2014/09/biografi-ridwan-kamil-walikota-bandung.html
• https://jejakridwankamil.wordpress.com/2013/03/17/kontribusi-ridwan-kamil-untuk-bandung/
• http://portal.bandung.go.id/kota-bandung-terpilih-menjadi-finalis-smart-city-di-barcelona
• http://regional.kompas.com/read/2016/03/08/20010091/Ridwan.Kamil.Terinspirasi.Ibu.dan.Istri.Idolakan.Menteri.Susi

Inovasi Jendela

Assalamualaikumwarahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sebelumnya saya membahas tentang inovasi pintu. Apabila rumah hanya ada pintu saja tentu tidak enak kan. Oleh sebab itu saya akan mebahas tentang inovasi jendela. Check this out.

FERROFLUID SCALES

Ferrofluid Scales merupakan  inovasi jendela atap dengan sistem pembayangan magnetik menggunakan ferrofluid. Didesain oleh Hyunjeong Kim seorang mahasiswi dari Berlin University of Arts dalam kompetisi VIDA (International Design Awards) 2014.

Jendela atap merupakan salah satu sumber cahaya di siang hari, sumber udara segar. Tujuan dari kompetisi VIDA 2014 adalah mencari desain jendela atap yang mempuyai daya tarik dan unik untuk memperkaya kehidupan dengan cahaya dan mencipta lingkungan yang lebih baik untuk tinggal, bekerja dan bermain.

Ferrofluid adalah bahan semi-cair yang terbuat dari nano Ferromagnetik yang dapat bereaksi dengan medan magnet. Apabila ferrofluid didekatkan oleh medan magnet, maka ia akan tersuspensi atau menjadi padat. Hal ini memungkinkan ferrofluid dapat mengontrol cahaya dan bayangan yang akan masuk kedalam bangunan.

Gambar di atas adalah sebuah detai dari installasi ferrofluidscales.

Wadah terbuat dari gelas kaca yang berisi 2 zat cair yaaitu ferro fluid dan suspension liquid. Kamudian medan magnet terpasang linier disepanjang gelas kaca. Semakin besar medan magnet, ferrofluid akan tersuspensi lebih sehingga cahaya dapat melaluinya. Sebaliknya, bila medan magnetnya kecil, maka cahaya tidak masuk karena ferrofluid tetap dalam keadaan cair dan menutupi gelas kaca. Oleh sebab itu kita dapat mengatur cahaya yang diinginkan melalui besar medan magnet dan bentuknya.

Keuntungan dari ferrofluid scales ini adalah:

1. Cahaya yang masuk dapat dikontrol
2. Menambah nilai estetis
3. Ramah lingkungan

Sedangkan kerugiannya adalah:

1. Tidak dapat memahan beban berat seperti salju karena terbuat dari gelas kaca.

 

Oke, Sekian hal yang dapat saya bahas. Semoga bermanfaat 🙂

Sumber:

http://materia.nl/article/magnetic-window-shade/

http://www.e-architect.co.uk/awards/international-velux-award-students-architecture

 

 

 

Inovasi Pintu

Assalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Kawan, inovasi merupakan sebuah gagasan baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Inovasi dilahirkan oleh orang-orang yang kreatif dan mau berusaha. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah inovasi dari pintu.

Oke mari kita mulai…..

HONEYCOMB DOOR

Honeycomb atau disebut juga ‘V3 Dorz,’ diproduksi oleh Bangalore berbasis V3 Engineers merupakan pintu yang  ramah lingkungan, tahan gempa, dan termal-efisien. Honeycomb inti terbuat dari kertas daur ulang diolah secara kimia, telah terbukti sangat tahan lama dari kelembaban di semua jenis iklim dan kondisi cuaca ekstrim. Pintu ini ekonomis karena hanya memerlukan engsel yg sedikit dan kusen pintu tipis. Kekuatan dasar sarang lebah berasal dari bentuk heksagonal nya, dapat menahan tekanan hingga 8kg / cm. Dan ini adalah detailnya.

Berikut ini adalah proses pembuatan pintu Honeycomb

 

BULLETPROOF DOOR

Bulletproof door adalah sebuah pintu anti peluru sebagai proteksi dari tindak kriminal pada sebuah rumah, apartemen, toko, bank, dll. Diciptakan oleh ahli SKYDAS setelah lebih dari 15 tahun penelitian dan pengembangan ketahanan terhadap peluru diuji di Jerman, Beschussamtes Ulm laboratorium.

Fitur struktural perlawanan:

1. Daun pintu dari struktur gabungan: kisi, pelat baja dan kisi lagi, bahkan jika di luar kisi rusak, pintu masih dilindungi oleh plat baja dan di dalam kisi-kisi.
2. isolasi termal ganda dari piring: lapisan 3 cm dari wol batuan di kedua sisi piring. Ini memberikan suara yang sangat baik dan isolasi termal untuk pintu.
3. Bingkai tetap di aperture dengan 17 pin, dilindungi oleh lengan baja 24 mm.
4. Kunci lapis baja dilindungi oleh 2 pengeboran tahan piring mangan.
5. Mayat kunci utama dan tambahan dipasang dalam kotak baja pelindung.
6. Salah satu kunci harus tidak lebih rendah dari kelas keamanan 7.
7. Batang kunci dari tiga arah yang tambahan dilindungi oleh tabung baja.
8. Di sisi kunci, ada enam poin penguncian dan 2 poin tambahan diarahkan ke atas dan ke bawah. Sebuah lengan pelindung terpisah mengamankan setiap pin kunci di kusen pintu.
9. pin kunci dilindungi rusak bukan dengan pelat baja, tetapi oleh 15 mm profil membungkuk tebal.
10. Di sisi engsel, ada delapan poin penguncian.
11. engsel keamanan yang lebih tinggi memiliki mekanisme penyesuaian ketinggian.

Keuntungan dari pintu anti peluru ini adalah:

1. Tahan api
2. Tahan peluru
3. Tahan ledakan
4. Dapat meredam suara
5. Proteksi yang aman

Wassalam 😀

 

Sumber:

http://kalpatarudoors.com/core-content.htm

http://www.tssbulletproof.com/bullet-proof-security-products/bullet-resistant-barriers/bullet-resistant-doors-frames-counters/bullet-proof-doors/

 

 

TIPOLOGI BANGUNAN KOMERSIAL

Assalamualaikum. Oke kali ini saya akan menjelaskan tentang tipologi bangunan komersial. Bangunan komersial merupakan bangunan yang difungsikan untuk mewadahi aktivitas komersial dengan tujuan mendatangkan keuntungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menunjang keberhasilan fungsinya, perancangan bangunan komersial perlu mempertimbangkan berbagai aspek baik dari sisi tampilan bangunan yang menarik, pertimbangan efisiensi, keamanan, maupun peluang pengembangan.

Ciri-ciri bangunan komersial :

• Lokasi strategis, sehingga mudah dilihat, dicari dan dijangkau
• Pandangan kearah bangunan menyajikan facade yang menarik serta membuat fungsi bangunan terlihat jelas
• Bentuk bangunan menekankan pada fungsi dan bersifat ekonomis
• Jendela dan bukaan dapat memberikan kesan transparan yang memperlihatkan aktivitas didalam bangunan untuk memberi sedikit informasi visual tentang kegiatan didalam bangunan bagi pengguna jalan yang lewat.

Contoh bangunan pertokoan

Sumber

• http://tonnys-arch.blogspot.co.id/2011/10/proyek-proyek-komersial.html
• http://www.astudioarchitect.com/2013/02/tentang-bangunan-komersial-yang-baik.html
• https://upmteam.wordpress.com/2015/02/28/bangunan-komersial/